kedaulatan yang lebih memetingkan rakyat adalah

Kunci Jawaban kedaulatan yang lebih memetingkan rakyat adalah
Kami punya 1 jawaban dari kedaulatan yang lebih memetingkan rakyat adalah. Silakan lihat jawaban selengkapnya di bawah ini:

Jawaban: #1:
pemimpin dan Kedaulatan Rakyat
Sesudah bangsa  ini mencapai kemerdekaannya, setiap pemimpin  pada awalnya  selalu mengungkapkan janji akan mendengarkan hati nurani rakyat. Sebabpara  pemimpin tersebut selalu mengungkapkan bahwa kekuasaan yang diperolehnya berasal dari kehendak rakyat dengan wujudnya sebagai kedaulatan rakyat, dan berjanji bahwa mereka tidak akan pernah mengabaikan kedaulatan rakyat.

Oleh karena itu kita dapat mengamati sejarah politik bangsa ini, bahwa sebenarnya kedaulatan rakyat tidak selalu dapat diukur, dinilai, ditimbang dari setiap hasil pemilihan umum yang dilangsungkan pada suatu saat saja . Sebab kedaulatan rakyat sebagai suatu gejala politik akan selalu berkembang, baik dengan cara yang lambat atau cepat, menuju suatu keseimbangan hubungan “yang adil” antara rakyat dan kekuasaan pemerintahan.

Tetapi keseimbangan akan keadilan inilah yang seringkali dilupakan oleh para pemimpin, yang akhirnya terlena atau dinina bobokan oleh keasyikan sendiri sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan.

Para pemimpin seringkali melupakan bahwa kedaulatan rakyat adalah suatu kekuatan yang tidak selamanya dapat dibeli, dibujuk, dibohongi dan direkayasa untuk selamanya mendukung suatu kekuasaan, tanpa memperhitungkan masalah keadilan tersebut diatas..

 

Kedaulatan Rakyat dan Pancasila

 

Sudah banyak sekali pembahasan mengenai bagaimana upaya pembudayaan Pancasila dilakukan , sejak bangsa ini bertekad untuk kembali melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen pada tanggal 5 Juli 1959.

Sejarah lahirnya kekuatan kedaulatan rakyat antara lain terjadi  pada saat presiden Soekarno terpaksa meninggalkan kekuasaannya, dan kemudian lahir orde baru ditahun 1966. Padahal presiden Soekarno pada tanggal 05 Juli 1959 dengan tegas menyatakan  kembali kepada UUD 1945, sebagai akibat para pemimpin partai politik dianggap olehnya tidak dapat segera merumuskan dasar Negara.

 

Sejarah kedaulatan rakyat kembali telah menunjukkan kekuatannya sendiri, yaitu pada saat presiden Soeharto terpaksa mengundurkan diri dari kekuasaannya, karena lahirnya gerakan reformasi yang menuntut keterbukaan dan keseimbangan hubungan rakyat dan pemerintahan. Dapat timbul pertanyaan, apakah ada  hubungan kejatuhan suatu kekuasaan politik dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila , kekuatan kedaulatan rakyat, dan unsur keadilan dalam menimbang kepentingan rakyat dan kekuasaan ?Apakah setiap tragedi kekuasan politik tersebut diakibatkan karena pengaruh kekecewaan rakyat pada tingkat keberhasilan para pemimpin politik dalam mengamalkan Pancasila, atau karena kekuasaan lebih berat ketimbang kedaulatan rakyatnya ?

 

Ada beberapa pemikiran yang mendasar jika kita menginginkan jawaban dari beberapa pertanyaan tersebut diatas. Pertama, apakah Pancasila sudah merupakan kesadaran rakyat dalam mewujudkan suatu tatanan nilai dan etika masyarakat  yang diimpikan oleh mereka. Kedua, apakah Pancasila telah menjadi suatu tolok ukur rakyat dalam upaya pengawasan sosial sebagai wujud kedaulatan rakyat  dalam pranata politik kita. Ketiga,apakah Pancasila telah merupakan suatu kesadaran dan kebutuhan rakyat untuk menjaga keutuhan kehidupan kenegaraan. Keempat, apakah Pancasila  telah menjadi suatu pandangan hidup rakyat sehingga menjadi tolok ukur kepercayaan rakyat pada masa depan negaranya? Kelima, apakah sila ke-empat dari Pancasila terutama dengan sistem perwakilan, telah diamalkan dengan benar oleh semua kekuatan politik ?

 

Penegakan Hukum Berkeadilan dan Kedaulatan Rakyat

 

Tentu semua kita sepakat, bahwa kita seharusnya berupaya untuk memelihara suatu tingkat kepercayaan rakyat pada jalannya kehidupan kenegaraan dan pemerintahan, sehingga kepercayaan rakyat tersebut  menjadi modal dasar utama dalam semua upaya untuk merubah derajat kesejahteraan dan keadilan rakyat dari yang buruk untuk menuju kehidupan yang lebih baik.

Tetapi apakah tingkat kepercayaan rakyat dalam pranata politik Pancasila dapat kita pelihara bila kita tidak dapat menyeimbangkan kepentingan kekuasaan dan kepentingan rakyat, ataupun kita mampu menegakkan hukum secara adil ?

Artinya apakah para wakil rakyat saat ini cukup mewakili semua kepentingan rakyat, terutama kebutuhan rakyat akan penegakkan hukum yang adil .

Sebenarnya secara jujur kita bisa dengan terang benderang melihat bahwa sistem perwakilan dalam pranata politik kita tidak berjalan, sehingga akibatnya adalah seringnya rakyat melakukan perbuatan main hakim sendiri, perbuatan kebrutalan  dalam kerusuhan dan sebagainya. Contoh buruk betapa para pengunjuk rasa dibiarkan berpanas-panas diluar pagar kantor-kantor pemerintahan dan lembaga perwakilan, dan tidak boleh menemui para pemimpinn atau wakil mereka yang sebenarnya mendapatkan mandat dan “gaji” dari rakyat, dan bahkan kemudian mereka diusir dengan cara-cara yang tidak manusiawi..